 |
| Masa Orde Baru (1966 - 1998)-Demonstrasi Mahasiswa |
Semestinya, Latief yang melaporkan tentang akan terjadi pembunuhan para Jenderal tidak langsung begitu saja dijebloskan ke penjara, sebab laporan itu tidak ditindak lanjuti oleh Soeharto. Ada apa?
Ketika Bung Karno meminta pertanggungjawaban tentang kudeta 1 Oktober 1965, Soeharto memfitnah AURI yang melakukan makar karena mendrop senjata kepada G30S/PKI yang diambil dari gudang AURI.
Laksamana Udara Oemar Dhani, Panglima AURI berang dan mengecam akan mengebom markas Kostrad tempatnya Soeharto bercokol. Lalu Soeharto memindahkan markas Kostrad dari Jl. Lapangan Merdeka Timur ke daerah Senayan karena takut dibom.
Dengan mengerahkan tentara yang tidak dikenal untuk mengepung Istana Merdeka, mengerahkan mahasiswa dan pelajar untuk demonstrasi hingga lalu lintas macet/lumpuh total yang mengakibatkan rapat kabinet terpaksa pindah ke Bogor. Dengan pengurus 3 orang perwira tinggi Mayjen Basuki Rahmat, Mayjen M. Yusuf, dan Brigjen Amir Mahmud menyarankan Soekarno mengeluarkan Supersemar yang konsepnya sudah mereka usulkan terlebih dahulu.
Dengan senjata Supersemar (Surat Perintah Sebelas Maret), Soeharto melapor kepada MPRS bahwa Soekarno terlibat G30S/PKI dan harus diturunkan dari kedudukannya sebagai Presiden.
Baca Juga : Merekayasa Supersemar
Padahal Supersemar itu bukan surat penyerahan kekuasaan, melainkan hanya surat pelimpahan wewenang untuk melakukan tindakan pengamanan terhadap masyarakat yang rusuh, supaya tertib dan tentram.
Tapi Soeharto melakukan tindakan melebihi apa yang dimaksud dengan Supersemar itu. Presiden Soekarno sangat marah ketika Soeharto berani membubarkan PKI karena membubarkan PKI bukanlah wewenang Soeharto. Soeharto hanya diberi wewenang untuk memulihkan keamanan. Inilah yang harus dilaporkan kembali kepada Bung Karno sebagai Pangti ABRI.
Disini Soeharto telah berbuat lancang dengan melakukan tindakan yang bukan tugasnya. Soeharto mengambil kebijakan sendiri tanpa meminta petunjuk dari yang berwenang sebagai atasannya.
Supersemar sebagai senjatanya, Soeharto berani membubarkan PKI yang kemudian melancarkan pembunuhan massal dimana-mana. Tak ubahnya yang terjadi belakangan ini, kenapa orang ikut PPP, GOLKAR, PDI, yang penting sebagai rakyat kecil disuruh ikut partai, Ya! Ikut! Tidak tahu apa itu PPP, GOLKAR, atau PDI, rakyat kecil masih awam tentang politik.
Demikian juga tentang keikutsertaan mereka pada waktu itu, apakah itu Komunis? Mereka tidak mengerti komunis itu apa, yang penting diajak ikut partai ya ikut. Tapi oleh Soeharto, mereka disapu bersih sampai ke akar-akarnya tanpa proses pengadilan yang semestinya.
Yang ada sangkut pautnya dengan PKI atau hanya ikut-ikutan, yang penting ada hubungan dengan PKI, mereka ditangkap, digorok, dibunuh, disembelih, dikubur massal, dihanyutkan di sungai, dan dibiarkan begitu saja, bahkan ada yang dipulangkan kepala saja. Semua ini perintah siapa? Tanya saja pada kaum tua yang sekarang masih hidup sebagai saksi kekejaman ketika Soeharto mulai memerintah.
Mereka dibantai dan dibunuh tanpa diselidiki sejauh mana letak kesalahan atau keterlibatannya dalam PKI. Yang jelas mereka ada indikasi sedikit saja tentang PKI bersalah atau tidak, tangkap lalu bunuh. Banyak rakyat kecil yang tak tahu apa-apa dan hanya ikut-ikutan dibunuh tanpa dosa.
Orang mau bekerja harus bersih lingkungan, kakak, adik, bapak, ibu, kakek, mertua, dan lainnya apakah ada yang pernah terlibat G30S/PKI?
Bahwa puluhan tahun mewajibkan semua rakyat Indonesia harus DILITSUS dan memiliki Surat Bebas G30S/PKI. M.R. Siregar, bekas pengurus PKI dalam bukunya, "Manusia dalam peristiwa 65 memaki-maki Soeharto, maling teriak maling. Soeharto menuduh orang lain PKI, tapi dia sendiri terlibat G30S/PKI. Soeharto dan Ibu Tien tidak bersih lingkungan karena banyak anggota keluarganya tergabung dalam BTI/PKI." M.R. Siregar tahu betul nama-nama keluarga Soeharto dan Ibu Tien yang menjadi anggota ormas-ormas PKI.
Pembunuhan massal yang dilancarkan rezim Soeharto melebihi 2 Juta orang. Memang pemerintahan Soeharto masa pemerintahan yang berlumuran darah. Kasus Timor Timur menjadi rentan, keluarga korban Tanjung Priok menuntut Soeharto untuk diadili, peristiwa Lampung berapa korbannya, perebutan kantor DPP PDI berapa korbannya, kasus penculikan dan pembunuhan para aktivis mulai terkuak, kasus Marsinah, kasus pembunuhan wartawan Bernas, Udin, Soemitro mengatakan, "Masa Pemerintahan Soeharto tak cuma biadab, culik menculik dilakukan juga."
Pengakuan para korban Aceh sangat memilukan. Secara biadab para wanita ditelanjangi, diperkosa, dilecehkan dengan disuruh oral sex yang sedikit saja ada indikasi terlibat Gerakan Pengacau Keamanan dipanggil, disiksa, dan dianiaya. Yang benar terlibat, tidak melalui pengadilan, langsung dibunuh dan dikubur secara massal.
"Soeharto memimpin selama 32 tahun, tidak lepas dari pemanfaatan kondisi rezim militer yang diktator.", demikian menurut Drs. Soedarmono SU.
Masyarakat Aceh takut terlibat Gerakan Pengacau Keamanan (GPK) tak ubahnya rakyat takut dicap terlibat PKI, yang pasti berakibat menimbulkan kesulitan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar